Jombang | NUBareng.com - Polemik mengenai klaim Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai "Partai Anak Nahdliyin" kini tidak hanya bergulir pada perdebatan kedekatan politik dengan warga Nahdlatul Ulama (NU), melainkan telah meluas hingga menyentuh isu transparansi tata kelola pemerintahan. Kritik tajam yang dilayangkan oleh Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur kini merembet pada pengelolaan tenaga pendamping desa di bawah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Menanggapi dinamika yang kian memanas ini, Ketua PC GP Ansor Jombang Taufiqi Fakkarudin Assilahi, atau yang akrab disapa Gus Fiqi, meminta agar perdebatan tersebut disikapi secara proporsional dan tidak membuat kader NU melupakan sejarah panjang hubungan organisasi keagamaan ini dengan panggung politik kebangsaan tanah air.
Sebagai cicit dari pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah, Gus Fiqi mengingatkan pentingnya refleksi sejarah masa lalu agar para kader tidak terjebak dalam kepentingan politik praktis jangka pendek. Ia mencontohkan perjalanan politik KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur saat menjabat sebagai Presiden keempat Republik Indonesia. Menurutnya, dinamika politik saat itu tidak terlepas dari peran elite politik, termasuk Amien Rais selaku tokoh penting PAN yang kala itu menjabat sebagai Ketua MPR. Hubungan dinamis yang sempat mengantarkan Gus Dur ke kursi kepresidenan namun kemudian berujung pada berakhirnya masa pemerintahan beliau menjadi bukti nyata bahwa peta politik selalu bergerak fluktuatif. Oleh sebab itu, Gus Fiqi meminta kader NU dan GP Ansor agar senantiasa waspada dan tidak mudah terseret oleh narasi-narasi elektoral sesaat yang berpotensi memecah belah.
Ketegangan ini sendiri bermula dari langkah politik PAN yang semakin terbuka dalam mendekati basis massa Nahdliyin, salah satunya melalui kehadiran ruang publik "Teras de'PAN" di arena Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang. Puncaknya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan secara terang-terangan meluncurkan istilah "Partai Anak Nahdliyin" pada perayaan HUT ke-28 PAN di Malang. Namun, klaim tersebut mendapat respons kritis dari Ketua PW GP Ansor Jatim, Musaffa Safril, yang menegaskan bahwa klaim kedekatan itu harus dibuktikan dengan aksi nyata, bukan sekadar jargon politik. PW GP Ansor Jatim menyoroti adanya laporan dari sejumlah kader Ansor yang bertugas sebagai tenaga pendamping desa, yang mendadak dipindahkan atau direlokasi ke wilayah terpencil tanpa adanya kejelasan indikator evaluasi kinerja yang transparan dari pihak kementerian.
Senada dengan pengurus wilayah, Gus Fiqi mendesak Kemendes PDT untuk segera membuka mekanisme penempatan, mutasi, dan evaluasi tenaga pendamping desa secara transparan guna menghindari prasangka politisasi birokrasi. Ia menegaskan bahwa setiap keputusan mutasi dan rekrutmen harus didasarkan pada kompetensi profesionalisme serta kebutuhan rill program di lapangan, bukan atas dasar afiliasi politik atau latar belakang organisasi tertentu. Kedepannya, GP Ansor Jombang menuntut agar peluang menjadi pendamping desa dibuka secara adil bagi seluruh elemen masyarakat yang kompeten, tanpa adanya monopoli kader partai tertentu. Di akhir penyataannya, Gus Fiqi kembali mengingatkan agar partai politik, termasuk PAN, tidak memanfaatkan identitas Nahdliyin sekadar sebagai alat pendulang suara pemilu semata tanpa adanya komitmen konkret bagi kemaslahatan umat.
